Oleh: Topan Bilardo Marpaung
Sidebuk Debuk seharusnya menjadi tempat orang mencari ketenangan. Air panas yang mengalir dari perut bumi, kabut yang menggantung di lereng, dan udara yang membawa aroma belerang, semuanya adalah janji tentang penyembuhan, tentang jeda dari hiruk-pikuk kehidupan.
Namun, hari ini, yang terdengar bukan lagi desir alam. Yang terdengar adalah keluhan.
Keluhan tentang pungutan.
Keluhan tentang ketidakjelasan.
Keluhan tentang ketidakadilan.
Di banyak cerita wisatawan, Sidebuk Debuk bukan lagi hanya soal keindahan, tetapi tentang pengalaman yang “kena olah” (istilah anak Medan) secara sistematis.
Bahkan ada wisatawan yang mengaku harus membayar lebih dari satu kali hanya untuk masuk ke kawasan yang sama.
Dan di titik itulah, kita harus berhenti melihat pungli sebagai persoalan kecil.
Ini bukan soal recehan.
Ini soal wajah.
Pungli: Penyakit Lama yang Dibiarkan Hidup
Pungutan liar bukan fenomena baru dalam tata kelola pariwisata di Indonesia. Ia hidup dalam ruang abu-abu tidak resmi, tetapi dianggap “lumrah”. Tidak legal, tetapi dibiarkan.
Di Sidebuk Debuk, praktik ini bahkan menjadi semacam sistem bayangan. Wisatawan membayar di beberapa titik, tanpa kepastian apakah itu tiket resmi atau sekadar “biaya lewat”.
Yang lebih berbahaya, praktik ini berulang.
Bukan sekali.
Bukan dua kali.
Tetapi berulang hingga menjadi kebiasaan.
Dan seperti semua kebiasaan buruk, ia menjadi sulit diberantas karena telah dianggap normal.
Padahal, normalisasi inilah yang paling berbahaya.
Ketika Negara Harus Turun Tangan
Kasus Sidebuk Debuk akhirnya mencapai titik di mana pemerintah provinsi tidak lagi bisa diam.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, secara terbuka memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Karo.
Pesannya tegas.
Jika tidak bisa diselesaikan, akan diambil alih.
“Saya sudah sampaikan, kalau Pemkab tidak bisa selesaikan, biar kami selesaikan,” ujarnya.
Pernyataan ini bukan sekadar respons administratif. Ini adalah sinyal bahwa persoalan pungli telah melewati batas toleransi.
Lebih jauh, langkah konkret mulai disiapkan.
Pemerintah mendorong sistem one stop service, di mana wisatawan cukup membayar sekali untuk seluruh layanan.
Artinya, negara mulai masuk ke ruang yang sebelumnya dibiarkan liar.
Namun, pertanyaan pentingnya adalah: mengapa harus menunggu viral dan tekanan publik terlebih dahulu?
Pariwisata dan Kepercayaan:
Hubungan yang Rapuh
Pariwisata tidak hanya dibangun oleh infrastruktur.
Ia dibangun oleh kepercayaan.
Dan kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mudah rusak, tetapi sangat sulit diperbaiki.
Dalam konteks Sidebuk Debuk, yang rusak bukan hanya pengalaman wisatawan, tetapi juga persepsi tentang Sumatera Utara sebagai destinasi wisata.
Satu pengalaman buruk bisa menjadi cerita.
Sepuluh cerita bisa menjadi persepsi.
Seratus persepsi bisa menjadi stigma.
Dan stigma, sekali terbentuk, akan jauh lebih mahal untuk diperbaiki dibandingkan membangun jalan atau hotel.
Di era digital, kerusakan citra tidak lagi lokal.
Ia menyebar.
Cepat.
Tanpa kontrol.
Korban yang Tidak Terlihat: Pelaku Usaha Resmi
Ada satu pihak yang sering terlupakan dalam diskursus pungli: pelaku usaha yang jujur.
Pengusaha hotel, pengelola pemandian resmi, pedagang kuliner, mereka bekerja dalam sistem yang sah. Mereka membayar pajak. Mereka mengikuti aturan.
Namun, mereka harus menanggung akibat dari praktik ilegal yang dilakukan pihak lain.
Ketika wisatawan merasa “diperas” sebelum masuk, mereka datang dengan emosi negatif. Dan emosi itu dibawa ke seluruh pengalaman wisata.
Yang disalahkan?
Semua.
Termasuk pelaku usaha yang tidak terlibat.
Inilah ketidakadilan yang paling nyata.
Pungli sebagai Cermin Tata Kelola
Pungli bukan sekadar pelanggaran hukum.
Ia adalah indikator.
Indikator lemahnya pengawasan.
Indikator tidak sinkronnya kebijakan.
Indikator absennya negara di lapangan.
Jika pungli bisa terjadi berulang di titik yang sama, maka itu bukan lagi kesalahan individu.
Itu adalah kegagalan sistem.
Dan sistem tidak bisa diperbaiki dengan pendekatan sporadis.
Ia membutuhkan desain ulang.
Namun, persoalan ini tidak sesederhana “hapus pungli”.
Ada dimensi sosial yang tidak bisa diabaikan.
Sebagian masyarakat lokal menggantungkan hidup dari praktik pungutan tersebut. Ini bukan pembenaran, tetapi realitas.
Pemerintah memahami hal ini.
Karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya represif, tetapi juga transformatif misalnya dengan membangun pusat kuliner dan oleh-oleh sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
Ini langkah penting.
Karena tanpa solusi ekonomi, penertiban hanya akan bersifat sementara.
Belajar dari Kasus yang Berulang
Sidebuk Debuk bukan kasus pertama.
Dan, jika tidak ditangani dengan serius, bukan yang terakhir.
Di berbagai daerah, pola yang sama terus berulang:
Wisata berkembang
Pengunjung meningkat
Pungutan liar muncul
Viral di media sosial
Pemerintah turun tangan
Sementara bersih
Lalu kembali lagi
Ini siklus.
Dan siklus hanya bisa diputus jika akar masalah disentuh.
Reformasi yang Dibutuhkan
Untuk benar-benar menghapus pungli, ada beberapa langkah strategis yang tidak bisa ditawar:
1. Transparansi Total
Semua tarif harus jelas, resmi, dan terbuka.
Tidak boleh ada ruang abu-abu.
2. Digitalisasi Pembayaran
Minimalkan transaksi tunai.
Semakin sedikit kontak langsung, semakin kecil peluang pungli.
3. Pengawasan Berkelanjutan
Bukan razia sesaat, tetapi sistem pengawasan permanen.
4. Kelembagaan yang Kuat
Pengelolaan wisata harus profesional, bukan berbasis informal.
5. Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat harus menjadi pelaku resmi ekonomi, bukan aktor informal pungli.
Momentum yang Tidak Boleh Hilang
Langkah yang diambil pemerintah saat ini patut diapresiasi. Bahkan, laporan terbaru menunjukkan praktik pungli mulai berkurang setelah penertiban dilakukan.
Namun, sejarah mengajarkan satu hal:
Pungli selalu bisa kembali.
Jika lengah.
Jika kompromi terjadi.
Jika pengawasan melemah.
Karena itu, momentum ini tidak boleh berhenti pada euforia sesaat.
Ia harus menjadi titik balik.
Menjaga Wajah Pariwisata
Sidebuk Debuk bukan sekadar destinasi.
Ia adalah simbol.
Simbol bagaimana sebuah daerah mengelola potensinya.
Simbol bagaimana negara hadir atau absen.
Simbol bagaimana masyarakat memilih antara keuntungan sesaat atau keberlanjutan jangka panjang.
Jika pungli dibiarkan, maka yang hilang bukan hanya uang wisatawan.
Yang hilang adalah kepercayaan.
Dan ketika kepercayaan hilang, yang tersisa hanyalah cerita buruk yang terus berulang.
Tidak Ada Toleransi untuk Pungli
Kita sering terlalu longgar dalam mendefinisikan pelanggaran kecil.
“Kecil saja.”
“Sudah biasa.”
“Untuk makan saja.”
Narasi-narasi ini yang membuat pungli hidup.
Padahal, setiap pungli sekecil apa pun adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Dan pariwisata, tanpa kepercayaan, hanyalah bangunan kosong tanpa pengunjung.
Sidebuk Debuk masih punya kesempatan.
Masih punya waktu.
Masih punya harapan.
Tetapi satu syaratnya jelas:
Tidak boleh ada kompromi terhadap pungli.
Tidak hari ini.
Tidak besok.
Tidak pernah. (MK/Sdf)
(Penulis adalah Dosen UIN Suska/ Jurnalis/Pengurus Yayasan Gempita Kreasi Indonesia)