Oleh: Zakaria Siregar
GEBRAKAN Gubsu Bobby Afif Nasution untuk mempercepat proses pembangunan memang patut mendapat apresiasi. Setidaknya, pasca memastikan proyek pembangunan jalan di Sipiongot Padang Lawas Utara berjalan, sekarang Gubsu Bobby Afif Nasution berpindah ke Kepulauan Nias.
Bukan main-main, mulai pekan ini Gubsu dan Wagubsu secara bergantian akan berkantor di Kepulauan Nias selama 3 bulan.
Kantor Gubernur yang biasanya identik dengan gedung megah di ibu kota provinsi kini berubah. Gubsu Bobby Afif Nasution memilih membawa kantornya ke Kepulauan Nias untuk melihat langsung proyek pembangunan di sektor pendidikan, prasarana jalan dan jembatan serta sektor kesehatan.
Bahkan berdasarkan informasi yang beredar di media, Gubsu Bobby Afif Nasution dijadwalkan menonton dan berdialog langsung bersama masyarakat.
Langkah politik dari pejabat sekelas Gubernur ini menarik. Jarang dan nyaris belum pernah dilakukan pejabat-pejabat sebelumnya. Pertanyaannya sederhana, Mengapa keputusan ini menarik?
Sebab dalam komunikasi politik, seorang pemimpin sebenarnya tidak hanya berbicara melalui pidato tetapi juga berbicara melalui tindakan. Bahkan sering kali tindakan lebih nyaring daripada suara.
Murray Edelman ilmuan politik asal Amerika menyebutnya sebagai politik simbolik untuk membangun makna di mata publik. Memindahkan kantor Gubernur ke Nias adalah simbol. Simbol bahwa pemerintah ingin mengatakan “Kami hadir”. Bukan sekadar hadir melalui baliho, media sosial atau konferensi pers tetapi hadir secara fisik.
Hal yang sama dilakukan Gubsu Bobby Afif Nasution ketika melihat langsung kondisi jalan di Sipiongot Padang Lawas Utara yang puluhan tahun tak tersentuh pembangunan. Masyarakat mungkin lupa isi pidato seorang pejabat. Tetapi mereka jarang lupa ketika seorang pemimpin datang ke kampungnya, merasakan langsung kondisi jalan yang rusak, masuk ke sekolah anak-anak mereka atau duduk mendengar keluhan warga. Kehadiran adalah bahasa yang tidak memerlukan penerjemah.
Terkhusus buat masyarakat kepulauan Nias, ada satu persoalan klasik dalam hubungan antara pemerintah provinsi dan daerah-daerah kepulauan. Bukan sekedar jarak geografis tapi juga jarak psikologis. Masyarakat di daerah yang jauh sering merasa pemerintah hanya dekat ketika musim kampanye tiba. Setelahnya semua kembali terasa sangat jauh. Sebab itu, terlepas dari janji kampanye, keputusan Gubsu untuk berkantor di Nias memiliki makna sosial yang penting.
Dalam teori political public relations, komunikasi pemerintahan yang efektif bukan hanya menyampaikan informasi tetapi bagaimana membangun rasa percaya bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk masyarakat. Menariknya lagi, langkah politik Gubsu Bobby Afif Nasution tidak sekedar pada lokasi kerja gubernur yang berpindah. Keputusan itu langsung diarahkan kepada tiga persoalan krusial; pendidikan, infrastruktur dan kesehatan.
Ketika publik terus membaca bahwa gubernur memeriksa sekolah, jalan, pelabuhan dan rumah sakit, maka yang tertanam dalam ingatan masyarakat bukan sekadar bahwa Bobby berada di Nias. Yang melekat adalah bahwa pemerintah sedang mengurus pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Inilah adalah kekuatan dan strategi narasi komunikasi politik ala Bobby Afif Nasution.
Ada lagi bagian kecil yang mungkin justru paling penting. Gubernur dijadwalkan akan nonton bareng dan berdialog langsung dengan masyarakat. Bagi sebagian orang, kegiatan itu mungkin terlihat biasa, sekadar acara seremonial. Padahal dari sudut komunikasi politik, kegiatan seperti inilah yang sering menjadi pembeda.
Dialog akan mengubah komunikasi satu arah menjadi komunikasi dua arah. Pemimpin tidak hanya berbicara tetapi juga mendengar. Karena, komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang memberi ruang timbal balik. Pemerintah bukan hanya mengirim pesan, tetapi juga menerima pesan dari masyarakat. Inilah titik krusial bagaimana menumbuhkan kepercayaan.
Namun, komunikasi politik selalu memiliki dua sisi mata uang. Simbol memang penting, seorang gubernur bisa berkantor di mana saja. Tetapi masyarakat akhirnya akan bertanya satu hal. “Apa yang berubah setelah itu?”. Pertanyaan inilah yang menentukan apakah sebuah langkah politik Gubsu Bobby Afif Nasution akan dikenang sebagai legacy atau pencitraan.
Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa besar harapan yang dibangun, melainkan seberapa jauh harapan itu benar-benar diwujudkan. Semakin tinggi ekspektasi publik, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk membuktikannya. Karena itu, keberhasilan program berkantor di Nias bukan akan diukur dari banyaknya foto dan video yang beredar di media sosial. Melainkan dari apakah jalan menjadi lebih baik?.Apakah sekolah menjadi lebih layak?. Apakah pelayanan kesehatan semakin mudah?. Apakah pelabuhan semakin berfungsi?. Dan yang paling penting, apakah masyarakat Nias benar-benar merasa pemerintah kini lebih dekat daripada sebelumnya.
Pada akhirnya, politik bukan hanya soal memenangkan pemilu. Politik adalah seni menjaga kepercayaan dan kepercayaan tidak dibangun oleh kata-kata yang indah. Melainkan dibangun oleh langkah kaki yang benar-benar sampai ke tempat yang selama ini terasa jauh. Sebab itu, langkah politik Gubsu Bobby Afif nasution memindahkan kantor gubernur ke Nias tidak sekadar sebagai berita tetapi sebuah pesan bahwa kekuasaan tidak selalu harus menunggu rakyat datang.
Sesekali, kekuasaan harus belajar mendatangi rakyat. Dalam demokrasi, sering kali perjalanan menuju kepercayaan memang dimulai dari langkah yang sederhana: hadir.
(Penulis adalah Dosen UISU/Ketua Yayasan Gempita Kreasi Indonesia)