Medankinian.com, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Bapperida Provinsi Sumut menggelar Kick Off Meeting dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Road Map Pengelolaan Persampahan di Aula Bina Graha, Kantor Bapperida Sumut. Kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat implementasi Program Perencanaan Rendah Karbon Indonesia (PRKBI) di sektor persampahan.
Acara dibuka oleh Kabid PSDA Bapperida Sumut, Sry Puspa Sary. Diriny menegaskan bahwa penyusunan peta jalan pengelolaan persampahan merupakan instrumen penting untuk menerjemahkan agenda PRKBI dan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ke dalam kebijakan sektoral yang operasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan persampahan tidak semata diukur dari banyaknya sampah yang diangkut, melainkan dari berkurangnya timbulan, meningkatnya pemilahan dan daur ulang, menurunnya residu, serta berkurangnya emisi.
Dalam sambutannya, Sry Puspa Sary mengajak seluruh pihak membangun tiga komitmen bersama: komitmen terhadap data yang akurat sebagai dasar kebijakan, komitmen terhadap kolaborasi lintas pihak antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat, serta komitmen terhadap pelaksanaan berkelanjutan agar peta jalan benar-benar diterjemahkan ke dalam program, pembiayaan, pembagian tanggung jawab, dan target kinerja yang jelas.
Senior Provincial Coordinator LCDI-OPML, Agus Marwan, yang hadir dalam kegiatan Kick off menyampaikan apresiasi atas komitmen Bapperida Sumut. Ia menegaskan bahwa penyusunan Road Map Pengelolaan Persampahan akan menjadi dokumen penting untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
“Kegiatan ini merupakan pertanda dimulainya penyusunan Road Map Pengelolaan Persampahan. Diharapkan nantinya dokumen ini dapat membantu Pemprov Sumut dalam mengimpelemtasikan PRKBI pada sektor persampahan, sehingga berkontribusi secara signifikan pada penurunan emisi GRK,” ujarnya.
Sesi FGD menghadirkan diskusi intensif dengan masukan dari berbagai pihak. OPD terkait menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam penganggaran dan target pengurangan timbulan sampah. Perguruan tinggi dan pakar persampahan menyoroti perlunya riset berbasis data lapangan serta pengembangan teknologi daur ulang yang sesuai dengan kondisi lokal. NGO dan komunitas menekankan strategi edukasi publik dan kampanye perubahan perilaku masyarakat, sementara sektor swasta menyatakan kesiapan berinvestasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk fasilitas material recovery facility (MRF) dan teknologi waste to energy.
Kegiatan ini difasilitasi secara teknis oleh PT Hatfield Indonesia dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Salah satu peserta, Elisa Mei Purba dari PT Gema Nirmala Indonesia, menyampaikan rasa senang dapat dilibatkan dan berharap dapat terus berkontribusi dalam kegiatan selanjutnya. Ia menegaskan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam mendukung implementasi PRKBI di sektor persampahan.
Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI) melalui kerja sama antara Bappenas dan Pemerintah Inggris (UK FCDO). LCDI merupakan inisiatif nasional yang bertujuan mengintegrasikan agenda pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Dengan dimulainya Kick Off Meeting dan FGD ini, Sumatera Utara meneguhkan langkah strategis menuju pengelolaan persampahan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berkontribusi nyata terhadap penurunan emisi serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga momentum penting untuk menyatukan komitmen, memperkuat kolaborasi, dan memastikan bahwa agenda pembangunan rendah karbon benar-benar terwujud di tingkat daerah. (red/mk)