Medankinian.com, Medan– Di januari tahun 2025, masyarakat pengguna daya tertentu mendapatkan diskon tariff listrik sebanyak 50%. Kebijakan tersebut dikeluarkan seiring dengan rencana pemerintah yang menaikkan tarif PPN sebelumnya, namun dipenghujung tahun PPN justru dirubah hanya untuk kelompak barang tertentu. Dan karena kebijakan potongan tarif listrik tersebut, Indonesia justru merealisasikan deflasi.
Data BPS menunjukan bahwa secara nasional Indonesia membukukan deflasi sebesar 0.76%. jauh dari proyeksi sebelumnya dimana Indonesia berpeluang membukukan inflasi sekitar 0.3% hingga 0.4%. Ada selisih 1% lebih, dikarenakan diskon listrik sebesar 50% menyumbang deflasi 1.44% secara bulanan atau month to month.
Dampak dari potongan tarif listrik tersebut berbeda di setiap wilayah. Seperti andil deflasi di Sumut sebesar 1.12%. PAdahal di wilayah Sumut jika deflasi dari potongan tarif listrik tidak dimasukkan, Sumut justru berpeluang mencetak inflasi paling kecil 1%. Dikarenakan ada kenaikan sejumlah komoditas pangan seperti cabai, bawang, dan sejumlah kebutuhan lainnya.
Nah, untuk itu kita perlu menghitung kembali dampak inflasi yang terjadi saat program diskon tarif listrik ini usai. Sayangnya program tersebut akan berakhir di bulan februari ini. Berarti tarif listrik akan memberikan dampak besar terhadap laju tekanan inflasi pada bulan maret mendatang. Yang bertepatan dengan bulan ramadhan.
Berarti di bulan Ramadhan masyarakat harus merogoh isi kantongnya lebih dalam. Ditengah peningkatan pemenuhan kebutuhan selama Ramadhan hingga Idul Fitri. Bisa dipastikan inflasi akan naik diatas 1% karena tarif listrik kembali normal, ditambah dengan sumbangan inflasi lain yang bisa mendorong inflasi nasional naik di atas 1.6%.
Jadi gambaran bagus laju tekanan inflasi di Januari ini justru harus dibayar mahal nantinya. Sehingga perlu bagi pemerintah untuk melanjutkan program diskon tarif hingga hingga bulan maret. Agar beban masyarakat lebih ringan. Jadi kalau pemerintah menginginkan inflasi lebih terkendali, sebaiknyakebijakan subsidi ini jangan keburu-buru dicabut.
(MK/sdf)
