Percepat Transformasi Bangunan Gedung Hijau, OJK Luncurkan Panduan Pembiayaan Perbankan
Medankinian.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Practical Guidance Transformasi menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans (SLL) guna mendorong pembiayaan perbankan pada sektor properti ramah lingkungan. Panduan praktis ini dirancang sebagai acuan bagi pihak bank dan pelaku usaha dalam mengembangkan skema pembiayaan yang bertumpu pada pencapaian target keberlanjutan terukur, mencakup aspek efisiensi penggunaan energi serta air.
Peluncuran dokumen panduan tersebut dilakukan secara langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti pada Senin (16/11). Acara peresmian ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan industri perbankan, perwakilan asosiasi real estat, serta pimpinan Kamar Dagang Indonesia.
Dalam sambutannya, Dian Ediana Rae menggarisbawahi bahwa penguatan keuangan berkelanjutan untuk memacu investasi produktif di sektor riil merupakan salah satu pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. “Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” kata Dian. Ia menambahkan bahwa sinergi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan para pembuat kebijakan memegang peranan kunci dalam mengakselerasi investasi rendah karbon demi memperkokoh posisi Indonesia menuju transformasi ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Pandangan senada disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti yang menyoroti pentingnya penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) dalam mewujudkan infrastruktur bermutu yang hemat energi dan air. “Kami berharap Practical Guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” kata Diana.
Di sisi lain, Kementerian PU juga terus mengupayakan penguatan regulasi, penyusunan standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembangunan proyek percontohan untuk memperluas penerapan BGH di tanah air.
Langkah penerbitan panduan ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, terutama pada Prioritas Strategis 4 terkait Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan. Kebijakan tersebut juga selaras dengan komitmen iklim nasional dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Sebagai referensi operasional, panduan SLL menguraikan strategi efisiensi gedung, analisis biaya dan manfaat investasi, perumusan KPI dan SPT, hingga mekanisme pengukuran serta verifikasi kinerja keberlanjutan guna membantu bank dan pelaku usaha memetakan peluang pembiayaan BGH. Berbeda dari skema green loan yang mewajibkan alokasi dana pada proyek hijau spesifik, SLL menawarkan fleksibilitas penggunaan dana dengan mengaitkan fitur finansial pinjaman terhadap pencapaian indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) serta target kinerja keberlanjutan (Sustainability Performance Targets/SPT) yang disepakati bersama oleh bank dan debitur.
Penerapan skema SLL tetap mewajibkan perhatian penuh pada prinsip kehati-hatian, kelayakan kredit, serta kredibilitas target keberlanjutan yang disesuaikan dengan profil dan kesiapan masing-masing debitur, termasuk ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, dan estimasi potensi penghematan yang terukur. Dalam proses penyusunan panduan ini, OJK mendapatkan dukungan penuh dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO) beserta kontribusi teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN). Melalui peluncuran panduan ini, OJK menargetkan kolaborasi antara sektor jasa keuangan dan sektor riil makin solid sehingga perbankan mampu bertindak sebagai mitra strategis dalam mengawal investasi produktif yang rendah karbon dan berkelanjutan di Indonesia.(ril/mk)