Sengketa Pekerja Outsourcing Srikandi – Musim Mas, Komisi II Minta Perusahaan Memanusiakan Manusia

Medankinian.com, Medan – Komisi II DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perselisihan hubungan industrial antara pekerja Aldi Pratama dengan PT Srikandi Inti Lestari dan PT Musim Mas, di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026).

RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman L.C dan dihadiri perwakilan PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, serta pekerja yang bersangkutan.

Dalam RDP, Aldi Sandy Pratama mengaku dirinya dikembalikan dari PT Musim Mas ke perusahaan penyedia jasa (PT Srikandi Inti Lestari) setelah dinilai membuat keributan dan ancaman kepada atasan. Ia membantah tudingan tersebut.

“Kata orang Srikandi saya sudah di-PHK. Saya memang ada kesalahan. Tapi SOP Musim Mas tidak ada. Bagaimana caranya satu orang menjaga dua mesin injeksi. Saya sudah bilang tidak bisa,” ungkap Aldi dalam RDP tersebut.

Saat menjaga dua mesin, Aldi mengaku sering mengalami sakit, asma, lambung, vertigo, dan ada rekam medisnya. Ia menyebut laporan ke HRD tidak digubris.

“Kami dibuat kerja rodi, dianggap seperti robot. Tangan kanan saya kena uap panas, sehingga tidak bisa dikepal,” paparnya.

Aldi mengaku dituduh membuat ancaman, namun tidak dijelaskan ancamannya, seperti apa. “Saya meminta hak-hak saya sebagai pekerja,” tegasnya.

Mewakili PT Musim Mas, Syafaruddin dan Ronda menjelaskan ada perjanjian B2B antara perusahaan dengan PT Srikandi.

Pekerjaan Aldi adalah mengontrol mesin pembuat jerigen, menyortir jerigen yang bolong dan bekerjanya bergantian. Menurut perwakilan Musim Mas, ada kata-kata yang kurang baik dari Aldi kepada atasannya, seperti ancaman.

“Kita tidak PHK beliau tapi kita kembalikan ke usernya, PT Srikandi. Tinggal Srikandilah yang berwenang terhadapnya,” ujar perwakilan Musim Mas.

Mewakili PT Srikandi Inti Lestari, Lemita. V membenarkan Aldi Pratama adalah karyawan PT Srikandi dengan status PKWT, terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dengan upah Rp 4 juta lebih, dan ditempatkan di PT Musim Mas, KIM II, Deli Serdang.

“Perlu pembinaan dan kami menilai bicaranya tidak sopan dengan pimpinan. Makanya kami panggil saudara Aldi untuk dilakukan bipartite,” ungkapnya.

Dalam perundingan bipartite, Aldi meminta uang kompensasi 3 bulan. Srikandi awalnya menyanggupi 1 bulan dan uang sisa kontrak. Srikandi juga menyarankan Aldi bekerja di perusahaan lain dengan gaji yang sama, namun Aldi menolaknya karena trauma.

“Kami pun tidak mau memaksakan karena tidak ada niat memecatnya. Hingga akhirnya manajemen mau membayar uang kompensasi 3 bulan upah tapi dia tidak mau sebelum manajemen bayar uang sisa kontrak,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon menilai tuntutan Aldi sudah dijawab Srikandi, namun ada kerancuan terkait kompensasi sisa masa kerja.

“PT Srikandi harus tarik ulur juga lah. Karena nama PT Srikandi sudah besar. Bukan miskin kalian (PT Srikandi) bila memberikan sedikit kepada Aldi,” ujarnya.

Senada, anggota Komisi II DPRD Medan lainnya, Afif Abdillah meminta perusahaan memberikan kompensasi secara layak.

“Kalau bisa diberikanlah uang kompensasinya. Kalau bisa lebih, alhamdulillah tapi jangan sampai kurang lah,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung meminta agar RDP tersebut berakhir dengan damai.

“Kita sudah mendengarkan pernyataan sikap dari PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari dan karyawannya. Intinya manusia-kanlah manusia. Intinya damai-damai lah. Sudah ada Disnaker. Takutnya tidak ada putusnya nanti,” ujarnya.

“Bagi kalianlah (PT Srikandi.red) keuntungan sedikit untuk dia (Aldi.red). Soalnya, si Aldi ini pun tidak mau lagi bekerja di perusahaan Musim Mas itu. Rasaku, dimanusiakanlah manusia. Apalagi sudah tiga tahun dia sudah bekerja di situ,” sambungnya.

“Kalau Disnaker Medan bisa menyelesaikannya, tidak mungkin masalah ini sampai ke Komisi II. Damai-damai lah kalian,” pungkasnya.

Komisi II meminta kedua perusahaan dan pekerja mengedepankan musyawarah agar perselisihan ini selesai secara bermartabat tanpa harus berlarut-larut ke jalur hukum. (sdf/mk)