M. Lokot Nasution Ajak Masyarakat Pahami Tentang Kelembagaan Negara

Medankinian.com, Medan-Pemahaman masyarakat terhadap lembaga negara menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat.

Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), M. Lokot Nasution, dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan di Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta ini melibatkan tokoh masyarakat, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, M. Lokot Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara menyampaikan materi bertajuk “Memahami Tugas, Fungsi, dan Wewenang MPR RI dalam Sistem Demokrasi Indonesia”.

Dalam pemaparannya, M. Lokot mengajak peserta untuk mengenal lebih dekat kedudukan MPR RI sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa MPR RI tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara setelah perubahan UUD 1945, melainkan sebagai lembaga negara yang menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan konstitusi.

Ia juga menguraikan sejumlah kewenangan MPR RI, di antaranya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memutuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai mekanisme yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Penjelasan tersebut disampaikan agar masyarakat dapat memahami batas kewenangan MPR sekaligus membedakannya dari tugas lembaga negara lainnya.

M. Lokot turut menyoroti pentingnya masyarakat memahami sistem demokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, demokrasi bukan hanya berkaitan dengan pemilihan pemimpin, melainkan juga menyangkut bagaimana negara dijalankan berdasarkan konstitusi, bagaimana hak masyarakat dilindungi, dan bagaimana setiap lembaga negara melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.

Suasana kegiatan semakin hidup ketika sesi diskusi dan tanya jawab dibuka. Sejumlah peserta terlihat antusias mengangkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan. Salah satu hal yang menjadi perhatian peserta adalah masih adanya kebingungan mengenai perbedaan tugas MPR, DPR, dan DPD.

Menanggapi hal tersebut, M. Lokot memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga, termasuk bagaimana anggota MPR berasal dari unsur anggota DPR dan DPD.

Pertanyaan lain muncul dari peserta yang ingin mengetahui apakah MPR memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh kebijakan pemerintah.

M. Lokot menjelaskan bahwa setiap lembaga negara memiliki tugas dan batas kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam konstitusi. MPR tidak menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan seperti DPR, tetapi memiliki kewenangan konstitusional tertentu yang harus dijalankan sesuai UUD NRI Tahun 1945.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran kepada peserta bahwa penyelenggaraan negara membutuhkan pembagian kewenangan dan hubungan antarlembaga yang saling melengkapi.

Tidak hanya menyampaikan pertanyaan, beberapa tokoh masyarakat juga menyampaikan harapan agar kegiatan edukasi mengenai kelembagaan negara lebih sering dilaksanakan hingga ke tingkat desa.

Mereka menilai bahwa pemahaman mengenai konstitusi dan tugas lembaga negara masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima kebijakan, tetapi juga memahami hak dan perannya sebagai warga negara.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, M. Lokot menekankan bahwa kegiatan sarasehan merupakan salah satu ruang untuk mendekatkan pemahaman mengenai konstitusi kepada masyarakat.

Ia juga mendorong peserta, khususnya mahasiswa dan generasi muda, untuk lebih aktif mempelajari sistem ketatanegaraan serta mengambil bagian dalam menjaga kehidupan demokrasi yang berlandaskan hukum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Pematang Guntung dan sekitarnya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan MPR RI. Sarasehan Kebangsaan juga menjadi wadah untuk membangun komunikasi dua arah antara anggota MPR RI dan masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa demokrasi yang baik membutuhkan masyarakat yang memahami konstitusi, menghargai aturan, dan turut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (MK/Mek)