Soal Pendistribusian DBH ke Pemko Medan, Wong Chun Sen Minta Pemko Jalankan Instruksi Kemendagri
Medankinian.com, Medan – Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) agar menjalankan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemko Medan. Pasalnya, DBH yang disalurkan Pemprovsu ke Pemko Medan masih di angka Rp90 miliar atau di bawah 30 persen dari total Rp310 miliar meski Tri Wulan (TW) III sudah mau berakhir.
“DBH itu hak Pemko Medan dan memang harus segera disalurkan. Pemprovsu harus segera mendistribusikannya, apalagi Kemendagri juga sudah meminta agar segera diselesaikan,” ucap Wong, Rabu (16/9/2026).
Politisi PDIP ini mengatakan, DBH akan sangat bermanfaat bagi Pemko Medan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, maupun pelaksanaan desentralisasi.
“Begitu DBH masuk ke kas Pemko Medan, itu sudah ada bagiannya untuk langsung di eksekusi. Jadi ketika yang diterima tidak sesuai, pasti program kerja Pemko Medan menjadi terganggu. Harusnya ini menjadi perhatian penting Pemprovsu, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan akibat rendahnya DBH yang disalurkan,” ujarnya.
Wong juga menyoroti soal DBH tahun lalu yang disalurkan Pemprovsu ke Pemko Medan pada tanggal 29 Desember 2025.
“Terkahir DBH-nya tidak bisa digunakan Pemko Medan dan menjadi SiLPA. Kita tidak ingin itu terjadi lagi di tahun ini. Masih sangat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Pemko Medan di tahun ini. Kalau pun tidak bisa langsung selesai, minimal bertahap dengan DBH yang ada, lalu disokong APBD,” katanya.
Dijelaskan Wong, Gubernur Bobby Nasution juga pernah mengeluh lantaran pendistribusian DBH tidak berjalan lancar saat dirinya masih menjadi Wali Kota Medan.
“Pada tahun 2021 saat Bobby Nasution Wali Kota Medan, beliau memprotes Gubernur Sumut Edy Rahmayadi karena keterlambatan pendistribusian DBH ke Pemko Medan. Artinya beliau sudah paham dan merasakan sulitnya menjalankan program ketika DBH tidak disalurkan maksimal. Saya harap ini menjadi perhatian serius Pemprovsu, karena keberlangsungan program Pemko Medan akan berdampak luas pada masyarakat,” pungkasnya. (sdf/mk)