Medankinian.com, Medan – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Dedy Aksyari Nasution ST menghimbau dalam melaksanakan perbaikan infrastruktur Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus memakai kontraktor yang profesional, bukan amatiran.
Karena ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan pembangunan di Kota Medan. Alhasil, masyarakat juga yang akan menerima dampaknya.
“Pemko Medan harus benar-benar fokus dan serius dalam mengatasi infrastuktur, dan harus memiliki strategi yang jitu sehingga permasalahan infrastruktur di Kota Medan ini tidak selalu menjadi pembahasan,” ujar Dedy Aksyari, Rabu (7/12/2022).
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini pun mengharapkan agar dalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Menurut Dedy, pihaknya
tidak bosan-bosan menghimbau kepada kepada Pemko Medan supaya lebih serius memperhatikan masalah banjir yang belakangan ini sudah semakin parah akibat tingginya curah hujan sehingga membuat sebagian daerah di Kota Medan terkena banjir.
Dedy juga minta agar Pemko Medan segera melakukan strategi jitu dalam mengatasi masalah banjir ini, walaupun dia yakin walikota mampu berinovasi dan mengatasi permasalahan banjir tersebut.
Terhadap Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Dedy juga
menghimbau agar profesional dalam menjalankan tupoksi sebagai kepala dinas, Kadis PU lebih sering turun ke lapangan untuk meninjau lokasi dan juga mengingatkan agar proyek infrastruktur agar tepat sasaran.
Sebab, diketahui anggaran untuk pembangunan infrastruktur sangat besar digelontorkan sehingga diharapkan dalam melakukan perencanaan terkait infratruktur harus sesuai dan tepat sasaran.
Karena permasalahan banjir yang terjadi pada sejumlah kawasan di Kota Medan menjadi indikasi bahwa pembangunan drainase yang belakangan ini gencar dilakukan oleh Dinas PU Kota Medan masih belum beres.
Sebab banjir yang terjadi karena luapan air akibat tidak mampu ditampung oleh saluran drainase hingga akhirnya menggenangi jalan dan pemukiman warga. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Dinas PU,ungkap Dedy.
Kepada Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Dedy berharap agar tidak ada lagi bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin, bangunan menyimpang dan menyalahi aturan demi tertatanya pembangunan di Kota Medan.
Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda) DPRD Medan ini minta harus benar-benar teliti dalam memberikan izin agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. (sdf/mk)
