Medankinian.com, Medan – Robohnya bangunan gadung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di Jalan Adi Negoro Nomor 5, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur menjadi tanda tanya berbagai kalangan, tak terlepas anggota DPRD Medan.
Pasalnya, pembangunan gedung yang menggunakan dana hibah Pemko Medan sebesar Rp2,5 miliar tersebut terbilang baru.
“Kalau saya tidak salah, itu anggarannya dari dana hibah Pemko Medan, nilainya Rp2 miliar lebih. Tapi sayang sekali, bagian-bagian bangunannya justru roboh, seakan uang miliaran itu tidak ada artinya,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Medan, Robi Barus, kepada sejumlah wartawan, Senin (14/11/2022).
Politisi PDIP ini menjelaskan, dana hibah itu diberikan Pemko Medan kepada Kejari Medan agar Kejari Medan dapat memiliki gedung kantor yang lebih representatif guna mendukung kinerja Kejari Medan dalam menegakkan hukum di Kota Medan.
“Bukan cuma roboh di sebagian gedung, namun gedungnya juga tampak tidak berdiri dengan kokoh. Dibagian sudut bangunan gedung, tampak bangunan tidak berdiri lurus alias bengkok-bengkok. Ini bukti, bahwa bangunan gedung itu dikerjakan asal jadi,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan ini meminta Kejari Medan untuk tidak tinggal diam atas insiden rubuhnya bagian gedung milik mereka. Berangkat dari kondisi bangunan yang jauh dari harapan tersebut, Kejari Medan diminta untuk segera mengusut tuntas hal ini.
“Segera panggil dan periksa semua pihak yang terlibat dalam pembangunan itu, termasuk kontraktor yang mengerjakan bangunan tersebut. Kejari Medan jangan tinggal diam, proses hukum bila nanti ditemukan adanya kecurangan dalam pembangunan gedung tersebut. Apalagi ini gedung milik mereka sendiri, gedung yang digunakan untuk menegakkan hukum,” tegasnya.
Robi Barus berharap, Kajari Medan Wahyu Sabrudin dapat segera mengusut tuntas masalah ini. Mengingat pembangunan gedung tersebut terjadi saat kepemimpinan Kepala Kejari Medan sebelumnya, yakni Teuku Rahmatsyah.
“Saya fikir ini penting sekali ditindaklanjuti oleh bapak Wahyu selaku Kajari Medan yang baru, sebab ini menyangkut kinerja institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum,” tandasnya. (sdf/mk)
