Medankinian.com, Medan – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan mempertanyakan sejumlah capaian program Pemko Medan di Tahun 2022. Beberapa program yang menjadi sorotan di antaranya terkait pelaksanaan dan capaian E-Parking di Kota Medan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masalah banjir serta lapangan pekerjaan di Kota Medan.
Sorotan ini disampaikan FPKS melalui juru bicaranya Irwansyah S.Ag, SH (foto) dalam rapat paripurna yang beragendakan penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD) Tahun Anggaran 2022 di gedung DPRD Medan, kemarin (9/9/2022)
“Berdasarkan data dan dokumen Perubahan APBD yang kami terima, ada beberapa hal yang kami pertanyakan di antaranya soal E-Parking,” kata Irwansyah.
Pihaknya kata Irwansyah, mengapresiasi beberapa ruas jalan sudah menggunakan E-Parking. Kemudian ada juga beberapa ruas jalan yang belum menggunakan sistem E-Parking.
“Bagaimana perencanaan penataan parkir pinggir jalan yang telah disusun oleh Pemko Medan sehingga target PAD sebesar Rp. 36.067.685.558,- dapat direalisasikan. Mohon penjelasannya,” kata Irwansyah.
Kemudian, disampaikannya dalam Pos Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebesar Rp. 902.054.109.305. Fraksi PKS mempertanyakan sudah berapa target yang tercapai dari Pajak Bumi dan Bangunan sampai saat ini ?.
”Fraksi PKS juga mendapatkan keluhan dari masyarakat dengan kenaikan PBB yang signifikan. Sehingga banyak keluarga miskin yang tidak mampu membayar. Apa solusi yang diberikan oleh Pemko Medan terhadap masalah ini. Mohon penjelasannya,” tanya Irwansyah.
Dalam persoalan infrastruktur, Fraksi PKS melihat masih adanya banjir di beberapa titik di Kota Medan. PKS mempertanyakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam menanggulangi banjir di Kota Medan ?.
“Adakah sistem drainase Kota Medan. Mohon penjelasannya,” katanya.
Kemudian, lapangan pekerjaan dirasa semakin sulit untuk didapatkan sehingga jumlah pengangguran terus bertambah. Fraksi PKS mempertanyakan Berapa jumlah pengangguran di Kota Medan dan apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan lapangan kerja baru.
“Dengan naiknya harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga pangan dan non pangan. Hal ini menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat karena harga melambung tinggi sehingga terjadinya kenaikan inflasi. Fraksi PKS mempertanyakan Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan,” tegasnya.
Seperti diketahui, sesuai dengan Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, struktur P.APBD Kota Medan adalah Pendapatan bertambah 75 miliar rupiah (1,17%) menjadi 6,497 triliun rupiah lebih.
Belanja bertambah 921,596 miliar rupiah lebih (13,71%) menjadi 7,643 triliun rupian lebih
Pembiayaan Netto bertambah 846,596 milyar rupiah lebih (282,2%) menjadi 1,146 miliar rupiah lebih. (sdf/mk)
