Menu

Mode Gelap

Bisnis · 23 Jul 2022 07:00 WIB

Disoroti KPPU, Biaya Administrasi Depo Kontainer Dibatalkan


					FGD KPPU dengan pelaku usaha kontainer. | Foto: istimewa Perbesar

FGD KPPU dengan pelaku usaha kontainer. | Foto: istimewa

Medankinian.com, Medan– Pelaku usaha depo kontainer Pelabuhan Belawan menyatakan kesediaannya untuk membatalkan pengenaan biaya administrasi per kontainer yang dilakukan secara serentak.

Selanjutnya, terkait persoalan tarif, mereka akan membicarakannya kembali dengan pengguna jasa pelabuhan dan diketahui oleh pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan. Hal ini disampaikan oleh Surya Dharma dari ASDEKI dalam kegiatan Focus Group Discussion yang diadakan oleh KPPU Kanwil I di Mikie Holiday (21/07).

KPPU menginisiasi FGD yang mengambil tema “Pengelolaan Logistik Kepelabuhanan Berdasarkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat” untuk merespon permasalahan dugaan kartel dalam penetapan biaya administrasi depo kontainer di Belawan secara bersama dengan pelaku usaha kepelabuhanan.

Hadir dalam diskusi tersebut antara lain ahli hukum persaingan, Prof. Ningrum Natasya Sirait melalui zoom, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Andi Fiardi, Kabid Pelayaran Dishub Prov Sumut Khairul Anwar, Wakil Ketua ALFI Ramdhan Damir, perwakilan dari beberapa asosiasi seperti APINDO, INSA, ASDEKI, ORGANDA Pelabuhan Belawan, GPEI, GINSI dan sebagainya.

Ningrum mengatakan bahwa kenaikan biaya adalah hal yang wajar, namun ketika kenaikan harganya tidak wajar pasti akan menimbulkan masalah. Ningrum mengingatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk mematuhi hukum persaingan. Dimana KPPU memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan.

Andi Fiardi mengapresiasi KPPU Kanwil I yang mempertemukan seluruh stakholder untuk duduk bersama membahas isu kepelabuhanan. OP sendiri telah melakukan pertemuan dengan ASDEKI untuk membicarakan masalah serupa.

Andi menekankan bahwa penetapan tarif kepelabuhanan diatur berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia, serta diketahui oleh pihak pemerintah. Andi mengatakan OP Belawan tidak menghalangi adanya kenaikan tarif di pelabuhan sepanjang ditetapkan sesuai dengan prosedur.

Kepala Kanwil I Ridho Pamungkas yang memandu FGD tersebut menegaskan KPPU dapat menegakkan hukum persaingan melalui penindakan ataupun pencegahan. FGD ini merupakan salah satu upaya KPPU menjalankan fungsi pencegahan sebelum melakukan penindakan.

Artinya, kesediaan depo kontainer untuk membatalkan kesepakatan tidak hanya berhenti pada pernyataan di FGD, namun disampaikan juga ke KPPU terkait progressnya ke depan sebagai bagian dari evaluasi dan monitoring KPPU.

(Mk/sdf)

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Laba Bank Sumut Tahun Ini Tembus Rp345 Miliar, Capaian KUR pun Meningkat Rp509 Miliar

26 Juli 2022 - 19:23 WIB

Dugaan Kartel Tiket Feri ke Singapura, KPPU Lakukan Penyelidikan

18 Juli 2022 - 18:35 WIB

KPPU Deteksi Pelanggaran Harga di Depo Kontainer

5 Juli 2022 - 14:58 WIB

KPPU Sumut Panggil Maskapai Terkait Harga Tiket, Lion Air Sebut Harga Minyak Dunia Mahal

20 Juni 2022 - 18:27 WIB

KPPU Kanwil I Mengendus Harga Tiket Pesawat tak Masuk Akal

11 Juni 2022 - 13:22 WIB

Perluas Jaringan, Bank Sumut Buka Tiga Kantor Baru

30 Mei 2022 - 17:36 WIB

Trending di Bisnis