Menu

Mode Gelap

Sumut · 23 Jun 2022 12:44 WIB

Mendagri Tetapkan 4 Pulau di Perbatasan Sumut-Aceh Masuk Wilayah Sumut


					Mendagri menetapkan Pulau Panjang, satu dari empat pulau di perbatasan Sumut - Aceh masuk ke dalam wilayah administrasi Sumut.(dok)  Perbesar

Mendagri menetapkan Pulau Panjang, satu dari empat pulau di perbatasan Sumut - Aceh masuk ke dalam wilayah administrasi Sumut.(dok) 

Medankinian.com, Medan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 menetapkan empat pulau di perbatasan Provinsi Sumut-Aceh masuk ke dalam wilayah administrasi Sumut. Empat pulau tersebut yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang.

“Mendagri sudah tetapkan itu masuk wilayah Sumut. Ketetapan tersebut harusnya juga dipedomani setiap pihak,” ucap Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis, Rabu (22/06/2022).

Afifi mengatakan penetapan empat pulau tersebut sudah melewati banyak tahapan. Seperti proses verifikasi dan pembakuan nama pulau di Provinsi Sumut pada tahun 2008 oleh Tim Nasional Pembakuan Rupabumi. Hasil verifikasi tim tersebut menyebutkan bahwa empat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut.

Sementara pernah juga dilakukan verifikasi serupa di Provinsi Aceh oleh Tim Nasional Pembakunan Nama Rupabumi. Mereka membakukan 260 pulau di Provinsi Aceh. Namun Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang tidak termasuk ke dalamnya.

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumut Zubaidi saat ditemui menyayangkan pemberitaan yang menyebut kesepakatan tentang empat pulau tersebut sudah final. Judul berita tersebut menyebutkan dalam rapat pembahasan tindak lanjut hasil survei secara faktual Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan dan Panjang di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022 Pemprov Sumut sepakat. Padahal Pemprov menegaskan bahwa pulau tersebut masih berada di wilayah Sumut, sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-145.

“Berita itu tidak benar, kami (Pemprov Sumut) dalam rapat itu menyampaikan bahwa Pemprov tetap mempedomani keputusan Mendagri itu. Jadi tidak ada kesepatakan dari kami, jika Mendagri sudah memutuskan pulau itu ada di Sumut, ya kita pedomanilah itu,” kata Zubaidi didampingi Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Sumut Ervan Gani.(aac/mk)

 

 

 

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Kakek Muhadi 30 Tahun Terdampar di Labuhan Batu Akhirnya Dipulangkan

29 Juni 2022 - 20:03 WIB

Satpolair Patroli Perairan Cegah Peredaran Gelap Narkoba & PMI

29 Juni 2022 - 16:13 WIB

Pembunuh dan Pemerkosa Siswi SMP di Langkat Ditangkap! Lihat Tampangnya

28 Juni 2022 - 14:31 WIB

Damkar Tanjungbalai Tangkap Ular Sanca Sepanjang 3 Meter yang Mangsa Ternak Warga

27 Juni 2022 - 19:23 WIB

Sakit Tak Kunjung Sembuh, Janda Di Simalungun Akhiri Hidup dengan Minum Racun Hama

27 Juni 2022 - 12:36 WIB

Kunjungi Rumah Adat Puri Melayu Sri Menanti, Sandiago Membatik Khas Tebing Tinggi

25 Juni 2022 - 19:14 WIB

Trending di Sumut