Medankinian.com, Medan– Rencana Pemprov Sumatera Utara yang ingin membersihkan Danau Toba dari keramba jaring apung (KJA) dinilai tidak menjadi solusi masalah pencemaran lingkungan di sana.
“Zero KJA tidak menyelesaikan pencemaran lingkungan di Danau Toba,” kata Guru Besar Departemen Biologi USU Prof. Dr. Ing. Ternala Alexander Barus saat diskusi dengan tema Danau Toba vs Bisnis Pariwisata di Swiss-Belinn Medan, Selasa (21/12) malam.
Diskusi ini terselenggara berkat kerjasama Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Utara dan Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Medan.
Prof Ternala mengatakan ada juga KJA yang ramah lingkungan dengan bantuan teknologi dan pengaturan sesuai seperti memberikan pakan dan sebagainya.
“Bagaimana penataan di lapangan,” ucapnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu mengatakan banyak orang yang menggantung hidup dari KJA. Sehingga tidak mudah menghilangkan KJA di Danau Toba.
“Jadi saya minta Fraksi Gerindra di DPRD Sumut untuk mendorong pemerintah melakukan kajian komprehensif mengenai kebijakan tersebut,” ucapnya.
Mantan Dirut PT Bank Sumut ini berpendapat ketika KJA dihilangkan, maka akan muncul masalah lain.
“Faktanya (KJA) ada rakyat punya, gak mudah mengkonversi yang biasa memelihara ikan. Zero KJA menghilangkan satu masalah, tapi muncul masalah baru. 12.000 orang akan kehilangan mata pencaharian,” urainya.
“Faktanya (KJA) ada rakyat punya, gak mudah mengkonversi yang biasa memelihara ikan. Zero KJA menghilangkan satu masalah, tapi muncul masalah baru,” urainya.
Gus juga mempertanyakan apakah pencemaran lingkungan yang dihasilkan KJA adalah 10 persen.
“Benarkan pencemaran 10 persen di KJA. Kita hilangkan potensi ekonomi, kita hilangkan 12.000 pendapatan orang. Padahal itu belum tentu menyelesaikan masalah,” tuturnya.
(Mk/sdf)
