Medankinian.com, Medan– Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemprov Sumut membuat program Kampung Keluarga Berencana (KB) Produktif guna meningkatkan perekonomian kerakyatan.
Program yang juga memanfaatkan bonua demografi Sumut itu, melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu serta organisasi pemuda, salahsatunya KNPI Provinsi Sumatera Utara.
Hal itu diketahui setelah Kepala Dinas PPKB Pemprovsu dr Alwi Mujahit menandatangani perjanjian kerjasama program tersebut dengan Ketua KNPI Sumut Samsir Pohan, Jumat (24/9/2021) siang di Kantor Dinas PPKB Sumut.
“Program ini tidak hanya fokus pada pengendalian penduduk, namun harus menyentuh permasalahan pembangunan keluarga sebagaimana UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,” kata dr Alwi Mujahit.
Dikatakannya, keberhasilan program Kampung KB dilihat dari aspek pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Alwi juga menyinggung problema Kampung KB. Di antaranya, sebagian besar Kampung KB terhenti sampai peresmian (ceremony) semata, kegiatan masih terfokus ke pengendalian penduduk, belum ada keterpaduan lintas organisasi perangkat daerah di Kampung KB.
Hal lainnya, belum melibatkan organisasi masyarakat secara luas, belum memanfaatkan potensi dana desa, belum memanfaatkan dana sosial (charity) dari masyarakat dan belum membangun kerja sama dengan pelaku usaha.
“Maka itu kita turut mengajak kawan-kawan OPD lain. Kami mengapresiasi hari ini langsung dihadiri Kepala Dinas Koperasi & UMKM Provsu Bapak Suherman, Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto, Sekretaris Dinas PMD Bapak Elkadi serta kawan-kawan KNPI Sumut,” kata Alwi.
Menyinggung soal regulasi, pengembangan keluarga berencana di Sumut sangat membutuhkan Pergub yang bertujuan mengembangkan Kampung KB. Tujuannya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang bermartabat dalam bidang kehidupan politik, pendidikan dan lingkungan melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya
“Dalam pelaksanaannya, belum memberikan hasil menggembirakan, perlu dilakukan pengembangan aturan Pergub yang meliputi usaha perekonomian rakyat,” papar Alwi Hasibuan.
Alwi juga menyebut pilot project program tersebut. Yakni model Kampung KB Pusat Ekonomi Rakyat (PER) di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
Model tersebut merupakan wujud pengembangan Pergub tersebut yang memadukan Kampung Bermartabat dengan perekonomian rakyat, menjadi Desa Kampung KB Bermartabat sebagai Pusat Ekonomi Rakyat, dengan memanfaatkan potensi Bonus Demografi yang sedang terjadi.
“Jika progran perubahan ini berhasil dilaksanakan maka Kampung KB di Sumatera Utara akan berkembang dan bangkit ekonominya menuju kesejahteraan yang lebih baik,” ucap Alwi Hasibuan.
Sementara itu Ketua KNPI Sumut Samsir Pohan mengapresiasi inisiatif Dinas PPKB Pemprovsu menggenjot program tersebut.
“Ini program kolaboratif yang patut kita apresiasi. KNPI Sumut juga sudah membuat rencana tindaklanjut dalam bentuk Pokja yang ditangani langsung Bidang Pemberdayaan Anak & Perempuan KNPI Sumut serta bidang terkait lainnya,” kata Samsir.
Sementara itu, perjanjian kerjasama tersebut juga melibatkan pihak lain. Dinas PPKB Pemprovsu turut menggandeng sejumlah OPD. Di antaranya Dinas Kehutanan Sumut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumut, Dinas Koperasi & UMKM Sumut, Dinas Kominfo Sumut, Forhati Sumut serta himpunan pengusaha.
(Mk/sdf)
