Menu

Mode Gelap

Medan · 13 Apr 2021 22:00 WIB

Sewa Ruko yang Dikelola Pemko Medan Rp 60 Juta per Tahun


					Rapat Pansus DPRD Medan dengan OPD Pemko Medan. Perbesar

Rapat Pansus DPRD Medan dengan OPD Pemko Medan.

Medankinian.com, Medan – Rapat pembahasan LKPj ( Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban) Walikota TA 2020 soroti pengelolaan aset daerah untuk menaikkan PAD(Pendapatan Asli Daerah).

Selain masih banyaknya aset Pemko Medan yang terlantar, anggota Pansus LKPj dari Fraksi Partai Nasdem Antonius Devolis Tumanggor,SSos mempertanyakan sewa menyewa ruko ruko di kawasan Jalan Nibung Medan Petisah yang mencapai Rp 50 juta- Rp 60 juta sementara masuk kas daerah cuma Rp1 juta per unit.

“Tolong dijelaskan,kenapa hanya Rp1 juta masuk kas daerah sementara sewanya puluhan juta.Ini ada apa,koq gak ada upaya Pemko Medan mengelolanya secara serius”ujar Antonius Tumanggor dalam rapat pembahasan bersama Kaban PKAD T Sofyan di Ruang BANGGAR DPRD Medan, Senin (12/4).

Pertanyaan itu langsung dipertegas Ketua Pansus LKPj Walikota TA 2020 Roby Barus,SE,MAP untuk menjelaskan hal tersebut.

Sofyan mengakui memang masih ada aset daerah belum tertata dan dimanfaatkan untuk peningkatan PAD.

Menyangkut ruko-ruko di kawasan Petisah diakuinya yang disetorkan ke kas masih minim yang disesuaikan dengan NJOP tanah.Soal besaran sewa menyewa ruko di kawasan Petisah diurus notaris dan Pemko Medan tidak mencampurinya.

Namun ke depan, Sofyan mengatakan akan bisa dinaikkan apabila Ranperda NJOP dan Sewa Aset Daerah disahkan dewan. Ranperdanya pun sudah masuk ke dewan.

Anggota dewan lainnya seperti Haris Kelana,Wong Chun Sen,Edi Sahputra dan Dedy Aksyari Nasution dan Syaiful Ramadhan juga menyoroti tidak maksimalnya pengelolaan aset daerah.

Misalnya,Wong Chun Sen mempertanyakan status bangunan 2 unit di Jalan Pembangunan yang sampai saat ini tidak difungsikan.Juga pengadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Asam Kumbang Medan Sunggal yang pembayarannya sarat ‘ketidakadilan’.

Haris Kelana sempat mempertanyakan sebagian ganti rugi sudah dibayarkan tetapi ada yang masih tertahan padahal sudah beres berkas pembayaran.

Menanggapi hal itu,Sofyan didampingi Kabid Aset Daerah Ismayadi mengatakan akan memperhatikannya dan soal pembayaran ganti rugi tinggal pencairan saja.

Dedy Aksyari menyoroti lahan di Medan Denai yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warga semisal sarana olah raga namun saat ini tidak terurus.

Sofyan pun menanggapinya akan segera menurunkan tim ke lapangan.
Sofyan dalam kesempatan itu juga memaparkan bahwa realisasi anggaran BPKAD tahun lalu hanya 41 persen dari 8 program dan 42 kegiatan. “Itu terkendala karena refocusing anggaran demi penanggulan pandemi Covid-19,” bebernya.

(MK/Riz)

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Tanpa Bukti Lunas PBB, Berkas Warga Tak Diteken Lurah Kampung Baru

29 Februari 2024 - 21:05 WIB

Bobby Nasution Ingatkan Perencanaan Kerja 2025 Harus Berdampak Kemajuan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan

29 Februari 2024 - 20:36 WIB

Ucapkan Terima Kepada Petugas KPPS, Jona: Kerja Keras Mereka Patut Diapresiasi

28 Februari 2024 - 21:29 WIB

DPRD Dorong Pemko Medan Lakukan Percepatan Pelayanan Publik

28 Februari 2024 - 20:57 WIB

Hitungan Internal Partai, PDIP Raih 12 Kursi dan Suara Terbanyak di Medan

28 Februari 2024 - 20:55 WIB

Presiden dan Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda Kota Medan di INACRAFT 2024

28 Februari 2024 - 20:20 WIB

Trending di Medan