Medankinian.com, Medan– Pemko Medan dinilai belum sukses dalam penanganan banjir yang kerap jadi momok. Saban kali hujan turun sejenak saja, banyak kawasan di Kota Medan yang tergenang.
Banyak cara sudah dicoba untuk menangani masalah banjir di Kota Medan. Namun agaknya dari banyak cara belum ada yang benar-benar sukses menangani banjir.
Bahkan kanal yang begitu besar membelah kawasan di Kecamatan Medan Johor nyatanya tak difungsikan dengan baik. Terlepas dari persoalan bahwa kanal tersebut memang tak rampung 100 persen.
Dan persoalan teknis untuk atasi masalah banjir tersebut, diyakini sudah sangat dipahami oleh ahli di Pemko Medan. Namun yang jadi soal adalah eksekusinya.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan dari PKS, Syaiful Ramadhan. Dihubungi wartawan Selasa (30/3/2021) Syaiful bilang Pemko Medan di bawah kepemimpinan wali kota baru tak hanya kerja di awal untuk atasi banjir.
“Saya lihat di awal-awal ini digerakkan semua itu camat-camat, OPD untuk ikut atasi banjir. Tapi jangan hanya di awal, jangan cuma 3 bulan tapi harus seterusnya.”
“Penanganan banjir di Medan itu harus satu periodesiasi wali kota. Jangan ini di awal dibagusi dikerjakan nanti dibiarkan satu tahun. Itu tidak bisa, harus kontiniu dan konsisten,” kata Syaiful.
Syaiful bilang kalau hanya menggerakkan OPD itu juga sudah dilakukan oleh wali kota sebelum-sebelumnya. “Makannya harus terus menerus karena masalah banjir, masalah drainase di Medan ini tidak bisa singkat. Tapi harus segera diminimalisir,” sambungnya.
Syaiful pun menyarankan agar Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) diaktifkan secara maksimal. “Mereka itu digaji, ada anggaran namun tidak semua bekerja dengan baik. Mungkin ada yang baik di salah satu kecamatan, namun tidak semua kerja dengan maksimal, jadi itu harus difungsikan,” katanya.
Selain normalisasi sungai di Medan juga harus jadi konsern agar bisa mencegah debit air, Syaiful juga ingatkan bahwa APBD Kota Medan tak cukup untuk tangani persoalan klasik itu.
“Makannya wali kota baru ini harus kejar PAD. Pendapatan daerah harus bisa dikebut yang nantinya akan dimanfaatkan untuk infrastruktur,” pungkas Syaiful.
Sementara itu, akademisi yang juga Pengamat Lingkungan Jaya Arjuna pesimis penanggulangan banjir yang akan dilakukan Pemko Medan berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) akan berhasil.
“Saya dengar dari media, yang akan dibenahi wilayah Barat Sungai Deli, Sulang-saling di bagian Timur. Kalau cuma itu yang dikerjakan itu akan gagal atasi banjir di Medan,” koar Jaya Arjuna.
“Apalagi pelebaran sungai sejauh 3,7 Km itu pun saya yakin akan gagal total. Saya khawatir gagal itu, kalaupun berhasil Bobby (wali kota Medan) tidak akan menikmati. Karena itu butuh dana yang sangat besar dan waktu yang sangat lama, gagal total itu,” kata Jaya Arjuna lagi.
Ternyata menurut Jaya Arjuna, untuk pembenahan sungai agar bisa mencegah banjir di Medan sangat simpel. Selain sungai-sungai di Medan yang perlu dinormalisasi, seluruh drainase juga harus dikorek sedimentasinya.
Kata Jaya Arjuna, pada 2011 silam soal teknis itu sudah dibahas. “Setidaknya sedimentasi sungai dan drainase di Medan itu harus dikorek minimal lima juta meter kubik. Itu minimal. Jika bisa korek sedimentasi di angka itu atau kalau bisa di angka tujuh juta meter kubik, saya jamin banjir kota akan teratasi,” papar Jaya Arjuna.
“Banjir kota ya, itu bisa diatasi dengan pengorekan sedimentasi itu tadi. Tapi kan banjir itu ada dua, banjir kota dan banjir sungai. Nah pada 2011 itu Medan tak ada hujan tapi Sungai Deli penuh meluap,” lanjutnya.
BWS yang akan digandeng oleh Pemko Medan untuk ikut menanggulangi banjir pun dikritik oleh Jaya Arjuna.
“BWS itu yang bukan kerjaannya dikerjakan, ngapain. Bedera itu kanal yang dibuat Belanda bukan sungai. Kok itu pula yang diurusi. BWS harus pahamlah apa yang dikerjakan, jangan asal ada proyek. Kalau begitu tak selesai ini masalah banjir di Medan,” pungkasnya.
(MK/sdf)