Medankinian.com, Medan – Ada dua poin penting menjadi sorotan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara , Wira Putra atas kinerja Edy Rahmayadi saat menjabat Gubernur Sumatera Utara. Kedua poin penting tersebut yakni, pembelian Gedung Medan Club. Sedangkan kedua, menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Kedua persoalan ini menjadi bahan evaluasi mereka atas kinerja Edy saat memimpin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Menurutnya , keputusan Pemrovsu membeli gedung dan lahan Medan Club pada saat itu dinilai tidak tepat. Selain dianggap tidak terlalu penting, pada saat itu Sumatera Utara baru saja dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid -19.
“Kami melihat keputusan itu tidak masuk akal. Ditengah ekonomi masyarakat sedang terpuruk dan berusaha bangkit memulihkan ekonomi ditambah ancaman resesi 2023, Pemprov malah membeli gedung dan lahan Medan Club dengan harga fantastis,” tegasnya.
Pihaknya pun sangat menyayangkan sikap Pemprovsu pada saat itu. Terlebih anggaran yang dihabiskan cukup besar yakni 457 miliar. Dimana, awalnya bahkan Rp600 miliar.
“ KAMMI sudah meminta agar pembelian di batalkan karena kepemilikan lahan Medan Club juga masih simpang siur pada saat itu. Namun, Pemprovsu tetap membelinya,” ungkapnya.
Dia menuturkan, ada 4 alasan pihaknya menolak pembelian lahan dan gedung tersebut. Pertama, pembelian aset Medan Club itu tidak masuk dalam RPJMD Sumatera Utara. Kedua, pembelian gedung dan lahan Medan Club bukan langkah strategis pembangunan daerah Sumut. Sedangkan ketiga, pembelian Medan Club dengan anggaran Rp 600 miliar ini juga tidak masuk dalam 8 item Prioritas Pembangunan Sumatera Utara 2018-2023. “Program 8 Prioritas saja belum maksimal, kenapa beli Medan Club?” ucap Wira Putra.
Sedangkan yang keempat, pembelian Medan Club itu sama sekali tidak dibutuhkan masyarakat. “Dengan kondisi ekonomi saat itu harusnya Pemprovsu fokus kepada program pemulihan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Begitu juga dengan kebijakan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada 2021. Masyarakat yang baru keluar dari keterpurukan lagi lagi mendapat hadiah dari Pemprovsu berupa kenaikan pajak bahan bakar.
“Kami sangat menentang sekali kebijakan tersebut pada waktu itu. Bahkan, kami sampai bentangkan spanduk saat Edy memberikan sambutan salam sidang paripurna DPRD Sumut saat itu. Hal ini sebagai bentuk penolakan atas kebijakan tersebut,” ucapnya.
Untuk itu dirinya berharap agar kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara selanjutnya lebih aspiratif dan mau mendengarkan suara masyarakat.
“Semoga melalui Pilgubsu ini kita dapat pemimpin yang mampu mendengar suara dari masyarakat bawah agar keluhan masyarakat bisa tersampaikan dan dijalankan,” pungkasnya.
(sdf/mk)
