Medankinian.com, Medan – Pemerintah daerah selaku pemegang saham bank pembangunan daerah (BPD) akan merasakan benefit yang besar jika BPD dapat berdaulat di daerah dalam memberikan layanan digital pada ekosistem pemerintah daerah (Pemda). Benefit tersebut berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD. Karena itu, andil Pemda sangat diperlukan dalam mendukung pengembangan bisnis BPD berbasis digital.
Demikian rangkuman dari hasil seminar bertajuk “Peran Digitalisasi Keuangan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, yang digelar di Niagara Hotel Parapat, Rabu (24/4/2004) pagi.
Seminar ini merupakan rangkaian acara dari perhelatan akbar BPD se-Indonesia dalam rangka acara Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda Periode II Tahun 2024, dimana Bank Sumut bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara.
Seminar menghadirkan 3 narasumber, yakni Deputi Komisioner Hubungan Internasional APU-PPT dan Daerah Otoritas Jasa Keuangan Bambang Mukti Riyadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut I GP Wira Kusuma dan Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi, serta moderator Chairman Infobank Media Group Eko B Supriyanto.
Bambang Mukti Riyadi memaparkan, untuk mengembangkan industri perbankan yang siap digital diperlukan kemampuan beradaptasi dengan menyelaraskan pengembangan model bisnis seiring perkembangan inovasi teknologi yang menjadi pilar utama transformasi digital. Pemanfaatan teknologi digital harus terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor termasuk perbankan.
“Digitalisasi BPD akan memerikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD, karena layanan digitalisasi keuangan merupakan peluang pasar yang berujung kepada peningkatan laba BPD,” katanya.
Senada dengan Bambang, I GP Wira Kusuma juga menegaskan manfaat digitalisasi BPD juga dapat mendukung sistem pembayaran pemerintah daearah yang lebih cepat, akuntabel dan transparan. Sejauh ini, pemerintah daerah di Sumatera telah meningkatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sumatera berada di peringkat ke-2 nasional dengan indeks ETPD tertinggi. Indeks ETPD Sumatera tumbuh signifikan, dari tahun 2022 yang berada di level 75 persen, naik menjadi 93,9 persen pada 2023.
“Berdasarkan pemerataan indeks ETPD terhadap penerimaan pajak dan retribusi dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat juga hubungan positif digitalisasi BPD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda. Pemda dengan kategori digital mengalami pertumbuhan PAD yang lebih tinggi dibandingkan pemda dengan kategori non digital,” tegas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut itu.
Pangsa Pasar Potensial BPD Dirut Bank Sumut Babay Parid Wazdi memaparkan, BPD masih bisa lebih optimal lagi memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.
Dengan mengoptimalkan layananan digital, BPD berpeluang menggarap sektor-sektor pasar yang belum tergarap dalam ekosistem pemerintah daerah.
Secara kinerja, BPD diakui terus berkembang setiap tahunnya. Namun, perlahan saat ini pangsa pasar BPD mulai tergerus disebabkan pangsa pasar potensial dalam lingkungan ekosistem pemda justru digarap oleh bank lain.
“Banyak ‘cheese’ (keju) BPD diambil alih bank lain tanpa kita sadari. Tapi kita optimis dengan terobosan layanan digital yang didukung oleh Pemda selaku pemegang saham, pasar transaksi keuangan dalam ekosistem Pemda dapat kita rebut kembali,”katanya.
Bank Sumut sendiri, katanya, telah mencoba melakukan business mapping untuk memetakan sektor-sektor potensial dalam pengelolaan dan layanan keuangan berbasis digital dalam ekosistem Pemda. Menurutnya, dalam ekosistem Pemda di Sumatera Utara ditemukan 5 sektor unggulan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan Bank Sumut secara signifikan, yakni sektor pemerintahan, pedesaan, pendidikan, kesehatan dan agrobisnis.
Di sektor pemerintahan daerah di Sumut, Bank Sumut mencoba membidik lebih luas aspek supply chain (rantai pasok), dimana vendor-vendor yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah baik untuk tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dapat menjadi nasabah Bank Sumut. Potensinya juga sangat besar, mengingat saat ini total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi beserta APBD kabupaten/kota di Sumatera Utara mencapai Rp 67 triliun. Saat ini, meskipun sudah banyak vendor yang menjadi nasabah Bank Sumut, namun jumlahnya belum optimal dibanding potensi yang ada.
Di sektor pedesaan di Sumut, paparnya, ada potensi besar penghimpunan dana yang bisa digarap, karena di Sumut terdapat 5.456 desa, dengan total dana desa Rp 4,5 triliun.
“Dana desa tersebut sangat berpotensi dikelola oleh Bank Sumut untuk menunjang pertumbuhan DPK,” katanya.
Potensi besar juga terdeteksi dari sektor kesehatan dimana di Sumut terdapat 196 rumah sakit baik RSUD maupun rumah sakit swasta. Sedangkan di sektor pendidikan, terdapat 37.574 sekolah pemerintah dan swasta serta 26 perguruan tinggi negeri dan 117 perguruan tinggi swasta.
Selain itu, di sektor agrobisnis, kontribusinya ke Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumut pada tahun 2023 mencapai 22,35%, dengan serapan angkatan kerja dari sektor agrobisnis sebesar 34,75% dari total angkatan kerja di Sumut.
Dia optimis, kontribusi PAD Bank Sumut ke depan akan semakin besar bila segmen-segmen pangsa pasar yang terintegrasi dengan ekosistem Pemda bisa direbut Bank Sumut.
Menutup seminar, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi meminta BPD agar terus bersinergi, berbagi pengalaman dan membangun kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung program masing–masing pemerintah daerahnya.
(sdf/mk)
