Medankinian.com, Medan – Komisi IV DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas wacana program angkutan umum gratis bagi pelajar di Gedung DPRD Medan, Selasa (10/11/2026). RDP menghadirkan Dinas Perhubungan Kota Medan, Bappeda, pakar transportasi, tim peneliti USU dan Organda Kota Medan.
Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak menegaskan niat program tersebut bagus untuk mengurangi kemacetan, namun harus dikaji secara matang agar tidak membebani keuangan daerah.
“Kita tahu niatnya bagus supaya jangan macet. Tapi jangan sampai PAD kita bobol. Nggak mungkin juga anggaran kita hanya untuk ke situ saja,” tegas Paul.
Ia mencontohkan Kabupaten Samosir yang sudah menyediakan bus gratis pelajar, namun kondisi Medan berbeda dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak.
“Harus ada kajian yang jelas. Seperti, apakah siswa yang ditanggung cuma yang masuk Desil 5 saja, atau bagaimana? Kami pingin memang ada bus gratis untuk pelajar,” ujarnya.
Pakar Transportasi, Dr. M. Ridwan Anas, S.T., M.T menyebut rata-rata 5 dari penduduk Medan adalah pelajar yang mayoritas menggunakan kendaraan pribadi dan berada di usia rentan kecelakaan.
“Program angkutan gratis pelajar sudah diterapkan di 9 kota dan 19 kabupaten/kota menggunakan bus sekolah. Di DKI ada bus sekolah, juga di Palembang, Kediri, Semarang. Pemerintah yang menyediakan bus,” jelasnya.
Menurutnya, skema yang bisa diterapkan antara lain subsidi pemerintah, kontrak dengan operator, atau voucher langsung kepada pelajar seperti program di Surabaya dan Sumatera Barat.
“Sebaiknya sebelum dijalankan perlu mapping, kecamatan mana yang paling membutuhkan. Supply and demand harus dikaji agar tepat sasaran. Di Jakarta pakai tap kartu pelajar,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Tim Peneliti Manajemen Transportasi Perkotaan FT USU, Jery Wilianda Nasution. Selain pemetaan supply-demand, perlu dikaji integrasi angkutan pelajar dengan Bus Rapid Transit (BRT).
“Bagaimana angkutan kelanjutannya apabila disatukan dengan BRT, harus ada angkutan lanjutan ke sekolah atau bagaimana,” katanya.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Sri Intan Brahmana mengusulkan untuk menghidupkan kembali Angkutan Kota (Angkot) eksisting untuk angkutan pelajar agar biaya lebih ringan tanpa harus menambah armada baru.
“Pada awalnya kita mau menghidupkan lagi Angkot kita. Untuk angkutan pelajar ini menggunakan angkutan yang lama, dengan pertimbangan biayanya lebih ringan,” katanya.
Organda mengusulkan sistem integrasi pembayaran menggunakan kartu pelajar seperti sistem di Sumatera Barat yang menggunakan kupon.
“Kita butuh suatu sistem untuk mengintegrasikan semua angkutan, bisa mengetap di mana saja pakai kartu pelajar. Nantinya setiap sekolah yang mengusulkan siapa saja pelajar yang berhak menerima bantuan angkutan gratis ini. Sekarang ini ongkos pelajar Rp 3.000 dikali dua sehari. Itulah nantinya yang akan kita hitung,” paparnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Irsan Idris Nasution mengatakan usulan angkutan umum untuk pelajar memang sedang dikaji. Saat ini Pemko memiliki 60 unit bus listrik BRT dengan beban retribusi ke Pemko yang sebelumnya Rp 16 miliar dan saat ini sudah mencapai Rp 14,3 miliar.
Untuk menekan beban anggaran ratusan miliar, Dishub Kota Medan telah berkoordinasi dengan Dishub Jawa Barat, serta membuat MoU dengan Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang.
“Dengan kesepakatan itu akan dibentuk badan usaha, konsorsium, siapa sahamnya yang besar nanti dibicarakan. Armada 60 akan ditambah dari armada Dishub Provinsi 30 unit lagi untuk mencukupi semua koridor yang ada. Untuk 2027 dipastikan tidak ada penambahan armada,” jelasnya.
Terkait kewajiban Pemko sebesar Rp 108 miliar untuk operasional BRT, Irsan menyebut akan dilakukan secara bertahap, dimana untuk 2027 dianggarkan Rp 29 miliar.
Sementara mewakili Bappeda Medan, Feri menyampaikan biaya pembangunan infrastruktur BRT saat ini sebesar Rp 1,3 triliun yang bersumber dari APBN.
“Tidak ada kewajiban Pemko Medan untuk mengembalikan biaya pembangunan tersebut,” paparnya. (sdf/mk)