Medankinian.com, Medan – Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
Hal ini disampaikan saat menghadiri Advokasi Penguatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, kemarin.
Acara yang diikuti oleh bupati/walikota se-Sumatera Utara dan dibuka resmi Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mewakili Gubernur Bobby Nasution, menjadi momen strategis untuk menguatkan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Wagub Sumut menekankan bahwa pembangunan berkeadilan harus dimulai dari perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai fondasi sosial bangsa.
BACA JUGA
Bupati Simalungun Tandatangani Deklarasi Komitmen Pengembangan Geopark dan Terima Piagam Apresiasi Toba Caldera UGG
4 Desember 2025
DARURAT BANJIR MEDAN! Anggota DPRD Sebut Kegagalan Sistemik, Pejabat Diminta Turun Langsung
4 Desember 2025
Rp6,9 Triliun untuk Medan! Hadi Suhendra Desak Pembangunan Infrastruktur dan SDM Medan Utara Jadi Fokus Utama 2026
4 Desember 2025
“Perempuan dan anak harus merasakan langsung hadirnya negara dalam bentuk perlindungan, kesempatan, dan keadilan,” tegas Surya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Choiriyah Fauzi, menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat kelembagaan PPPA daerah.
Ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama memperkuat sistem pencegahan kekerasan berbasis masyarakat.Bupati Anton mengapresiasi advokasi ini sebagai langkah penting dalam memperkokoh sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Kami fokus pada penguatan edukasi masyarakat serta pengembangan desa ramah perempuan dan layak anak untuk perluasan jangkauan perlindungan,” ujarnya.
Advokasi ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Simalungun melalui koordinasi lintas daerah yang lebih efektif menangani isu sosial strategis.(sdf/mk)