Medankinian.com, Simalungun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui partisipasi aktif pada kegiatan Launching Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan berskala nasional ini juga mencakup penciptaan 800.000 debitur lapangan kerja serta peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi rakyat.
Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan, keterlibatan Pemkab Simalungun dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap UMKM agar semakin berdaya dan mampu bertahan dalam persaingan ekonomi yang dinamis.
“Mudah-mudahan melalui program KUR ini, pelaku UMKM di Kabupaten Simalungun bisa mendapatkan akses modal yang lebih mudah dan mampu mengembangkan usahanya,” ujar Anton.
Selain itu, Bupati Anton juga menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Simalungun untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap pekerja migran.
Langkah ini, katanya, bertujuan agar calon pekerja yang hendak bekerja di luar negeri dapat memanfaatkan KUR Pekerja Migran dan berangkat secara legal, bukan melalui jalur ilegal.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran KUR di Sumut saat ini telah mencapai Rp11 triliun, menempatkan provinsi ini di posisi kelima nasional. Namun demikian, ia menilai potensi daerah masih bisa dimaksimalkan.
“Masih ada daerah yang belum mendata UMKM-nya secara optimal. Padahal, data yang valid sangat penting untuk memperluas akses KUR dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Bobby.
Dalam kegiatan akad massal tersebut, sekitar 1.000 debitur dari berbagai daerah di Sumut mengikuti prosesi penandatanganan pemanfaatan KUR dan KPP.
Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat setiap tahun agar manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas.
KUR kini juga diperluas cakupannya, tidak hanya bagi pelaku usaha kecil, mikro, dan super mikro, tetapi juga bagi Tenaga Migran Indonesia (TMI).
Sementara KPP ditujukan bagi kontraktor, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan, guna mendukung Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dari Surabaya, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan.
“Saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendorong kontraktor lokal agar aktif membangun rumah masyarakat. Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari program nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga.
Acara Akad Massal 800.000 KUR dan KPP Tahun 2025 turut dihadiri oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dari Surabaya.
Sedangkan di Medan, hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudi B. Hutabarat, serta Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.
Secara simbolis, Gubernur Bobby Nasution bersama para kepala daerah menyerahkan akad massal KUR Tahun 2025 kepada pelaku usaha, sebagai penanda dimulainya komitmen bersama untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan inklusif. (sdf/mk)