Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution (int)
Medankinian.com, Medan– Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution tengah viral di media sosial berkat aksinya dalam menghentikan truk berpelat Aceh (BL) di kawasan Kabupaten Langkat.
Dalam aksinya, Bobby mengimbau agar kendaraan berpelat BL (Aceh) yang beroperasi di Sumut mengganti menjadi pelat BK.
Aksi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut dengan mengoptimalkan penggunaan jalan provinsi dan mengumpulkan pajak dari kendaraan yang selama ini dianggap tidak berkontribusi pada perbaikan infrastruktur.
“Kalau saya yang dihujat gak apa apa. Mau dibilang kita (Sumut) enggak ada duit enggak apa apa, kekurangan duit enggak apa apa. Saya menekankan pada seluruh bupati, wali kota, tolong kalau di daerahnya ada perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumut, tapi kendaraan operasional nya di luar pelat dari Sumut (ada BK ada BB) tolong didata,” kata Bobby Nasution, Senin (29/9/2025) kemarin.
Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem merespons aksi Pemerintah Sumut di bawah komando Bobby Nasution.
Dirinya menilai tindakan merazia truk pelat BL di Sumut sebagai tindakan aneh dan justru berdampak merugikan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
“Kita tetap tenang saja, tidak kita anggap itu (kebijakan razia pelat Aceh di Sumut), kita anggap kicauan burung yang merugikan dia (Gubernur Sumut) sendiri,” kata Mualem saat Rapat Paripurna di DPR Aceh, Senin (29/9/2025).
Mualem mengaku akan bertindak jika kebijakan itu dapat merugikan masyarakat Aceh secara luas.
“Kita harus was-was juga, kalau sudah dijual kita beli. Kalau sudah gatal kita garuk,” kata Mualem.
Kendati demikian, ia menilai langkah Pemprov Sumut itu tidak perlu ditanggapi berlebihan karena bisa merusak harmonisasi masyarakat Aceh dan Sumut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansyah Harahap sempat meminta maaf kepada masyarakat jika pesan yang tersampaikan soal aksi Bobby Nasution merazia kendaraan pelat Aceh ditanggapi berbeda.
“Kami mohon maaf bila pesan yang sampai di masyarakat terkesan berbeda. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus memperbaiki komunikasi publik dan selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga suasana yang kondusif, saling mendukung demi pembangunan Sumatera Utara yang lebih baik,” kata Erwin dalam keterangannya.
Pemerintah Sumut meminta perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut untuk mendaftarkan kendaraan di Sumut agar pajak kendaraan bermotor masuk ke Sumut.
“Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu. Ini untuk daerah semuanya ini lazim dilaksanakan di daerah lain. Tapi ketika saya yang buat, Ini kok heboh. Ini saya tunjukkan video. Ini beberapa daerah melakukan hal yang sama,” ucap Bobby sambil menunjukkan video Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi merazia kendaraan yang mengenakan pelat di luar daerah Jawa Barat.
Bobby mencontohkan kondisi di Labuhanbatu Utara (Labura), di mana banyak perkebunan besar beroperasi.
Ironisnya, kendaraan bertonase besar justru merusak jalan-jalan provinsi, sementara beban perbaikannya ditanggung pemerintah Sumut.
“DBH kita hanya 4 persen saja. Kendaraan mereka melintas, jalan rusak, giliran minta diperbaiki. Ini yang kita alami. Di Kalteng juga ada kebijakan yang sama, di Jawa Barat pun ada. Jadi ini hal yang biasa,” tegasnya.
Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk mendata ulang kendaraan perusahaan di wilayah masing-masing. Ia juga menginstruksikan koordinasi lintas sektor, mulai dari Dinas Perhubungan hingga kepolisian daerah. (MK/sdf)