Medankinian.com, Medan – Pihak Rumah Sakit (RS) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diingatkan tidak boleh menolak pasien program gratis untuk rawat inap (op name) dengan alasan kamar penuh. Manajemen BPJS Kesehatan supaya melakukan pengawasan serta memberikan sanksi tegas bila terbukti pihak RS melanggar aturan.
“Tidak boleh pihak RS menolak pasien untuk opname dengan alasan kamar penuh. Tidak boleh menolak walau alasan apapun. Tetapi pihak RS tetap menerima pasien dan memberikan solusi,” tegas anggota DPRD Medan dr Faisal Arbie M Biomed, Selasa (29/7/2025).
Jika benar ruangan pasien gratis di Kelas 3 penuh, bisa sementara menggunakan ruangan Kls 1 dan 2 atau ruang UGD. “Intinya, pihak RS wajib memfasilitasi pasien ke RS lain. Artinya pasien tidak boleh ditolak atau disuruh pulang,” terang Faisal Arbi asal politisi Nasdem itu.
Faisal Arbie mengingatkan, jika terbukti pihak RS melanggar aturan itu, BPJS Kesehatan disarankan harus berani mengambil tindakan dengan memutus kerjasama dengan pihak RS sebagai provider.
Bahkan kata dr Faisal Arbie, jika ada warga Medan yang mengalami penolakan dari pihak RS untuk rawat inap dengan menggunakan program berobat gratis UHC JKMB supaya segera melaporkannya.
“Jika ada RS menolak, lakukan perlawanan, karena tidak ada urusan pihak RS menolak tetapi wajib memfasilitasi walau kondisi apapun. Jika tetap membandel, hubungi saya, saya akan berada barisan paling depan menuntut hak dari Ibu/Bapak sekaliaj,” tandasnya seraya disambut tepuk tangan meriah dari ratusan konstituen.
Salah satu warga M Marpaung mengeluhkan kepesertaan UHC JKMB yang terkesan selalu dianaktirikan pihak RS. Apalagi pihak RS kerap menolak pasien untuk rawat inap dengan alasan kamar penuh.
dr Faisal menyampaikan kepada pihak BPJS Kesehatan yang dihadiri Halim Nasution supaya melakukan evaluasi atau survei ketersediaan kamar disetiap RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. “Apalagi di Medan Utara ini tingkat pelayanan kesehatan sedikit agak memprihatinkan,” ungkap Faisal. (sdf/mk)