Medankinian.com, Medan – Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima Anugerah Kebudayaan PWI pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023, Kamis (9/2) di Gedung Serba Guna Pemprovsu. Trofi Abyakta Anugerah Kebudayaan ini diserahkan Ketua Umum PWI Pusat H. Atal S. Depari dalam perhelatan akbar yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua MPR RI, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Panglima TNI, duta besar negara sahabat, Gubsu Edy Rahmayadi, segenap kepala daerah dan tokoh pers serta wartawan se-Indonesia itu.
PWI menilai Bobby Nasution sebagai kepala daerah yang konsen dalam pelestarian dan mengangkat kebudayaan serta kearifan daerah. Terbukti orang nomor satu Pemko Medan ini sukses mengembangkan sandang adat di Kota Medan menjadi fashion sehari-hari melalui digitalisasi sandang gaya Medan. Hasilnya pun telah tampak, tidak saja ke tingkat nasional tetapi juga internasional.
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, Bobby Nasution yang saat menerima Anugerah mengenakan busana tradisional Melayu itu juga dinilai telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal.
Selain Bobby Nasution, sembilan kepala daerah lainnya di Indonesia juga meraih anugerah itu. Kesembilannya adalah Wali Kota Malang (Jatim) HM Sanusi, Bupati Serdang Bedagai (Sumut) Darma Wijaya, Bupati Kuningan (Jabar) Acep Purnama, Bupati Indragiri Hilir (Riau) HM Wardan, Bupati Agam (Sumatera Barat) Andri Warman, Bupati Halmahera Selatan (Maluku Utara) Usman Sidik. Kemudian Bupati Sleman (DIY) Kustini Sri Purnomo, Bupati Pesawaran (Lampung) Dendi Ramadhona K, dan Wali Kota Surabaya (Jatim) Eri Cahyadi.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan dunia pers saat ini sedang tidak baik-baik saja.
“Pada hari peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik baik saja. Saya ulang, dunia pers sedang tidak baik baik saja,” ungkap Presiden.
Jokowi mengatakan dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Namun lanjutnya, kini isu utama dunia pers sudah bergeser menjadi kebebasan pers yang bertanggung jawab.
“Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas apa lagi kita sekarang ini. Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya,” tutur Presiden.
Selain itu, Jokowi meminta semua pihak mendukung media arus utama. Jokowi meminta media arus utama tidak dibiarkan berjalan sendiri.
“Saya minta semua pihak, baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. Memang untuk bisa eksis berkelanjutan media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis, namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri,” tandas Jokowi.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengingatkan tentang pers bebas dan bertanggung jawab.
“Karena itu kebebasan pers yang harus kita maknai adalah bagaimana kebebasan sebagai nilai yang baik dan berguna di dalam etika yang bertanggung jawab. Dalam kode etik jurnalistik disampaikan wartawan Indonesia dalam menghasilkan berita harus akurat berimbang dan tidak beritikad buruk dan harus sesuai dengan hati nurani. Ini tugas pemberitaan melayani kemanusiaan dan hati nurani,” kata Edy Rahmayadi
yang pada kesempatan tersebut menerima Pena Emas dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Edy Rahmayadi pun berharap pers berperan penting memperkuat penggunaan nalar publik yang menuju pada kebaikan. “Maka penghargaan tertinggi profesi jurnalistik bagaimana pers bertanggung jawab pada upaya pembangunan kemanusiaan secara utuh,” katanya. (sdf/mk)
