Medankinian.com, Medan – Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST mengaku miris mengetahui adanya sekitar 500 orang lebih anak penderita gizi buruk kronis (stunting) di Kota Medan. Masalah itu harus cepat disikapi serius dan segera dilakukan rehab lingkungan kumuh dan upaya lainnya.
“Kita patut mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan Dinas PKPPR Kota Medan. Bagaimana kinerja ke empat Dinas ini untuk penanganan warga miskin di Kota Medan,” tegas Haris Kelana Damanik ST kepada wartawan, Minggu (8/5/2022) menyikapi upaya pengentasan warga miskin dan penanggulangan lingkungan kumuh di Kota Medan.
Disampaikan Haris, seiring kasus Stunting dan warga miskin yang masih banyak di kota Medan. Maka patut dipertanyakan bagaimana gerak cepat kinerja ke empat pimpinan Organisasi Perangkat Daetah (OPD) Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), Dinas Sosial dan Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.
Apalagi, Walikota Medan M Bobby Afif Nasution sejak dilantik 2.5 tahun lalu telah mengumandangkan masalah kesehatan merupakan program prioritas utama yang akan diselesaikan.
“Bagaimana respon pimpinan OPD terkait menyikapi pernyataan Walikota itu. Kok tidak ada langkah serius,” tandas Haris Kelana yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu .
Seperti penanganan stunting, Haris mempertanyakan sejauhmana yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Begitu juga dengan Dinas Ketapang, apa yang sudah dilakukan dan bagaimana kerjasama ke dua Dinas ini. “Sangat kita sayangkan program anggaran tumpang tindih namun kinerjanya nihil,” kesal Haris.
Sama halnya dengan kinerja OPD Dinas PKPPR Kota Medan, Haris menyayangkan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 135 miliar Tahun 2021 di Dinas PKPPR. Tentu, dengan adanya Silpa membuktikan pimpinan OPD dinilai tidak mampu menjalankan program. Dan sangat disayangkan, pada hal banyak program untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat namun tidak dijalankan terutama perbaikan lingkungan yang kumuh.
Karena menurut Haris, dalam penanggulangan masalah stunting tidak cukup hanya sebatas pemberian makanan tambahan. Tetapi harus dilakukan perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana, perbaikan lingkungan kumuh, masalah ekonomi dan sosial. (sdf/mk)
