Medankinian.com, Medan– Secara umum inflasi Sumatera Utara tahun 2022 diperkirakan masih dalam rentang sasaran nasional 3%±1%. Peningkatan inflasi didorong oleh meningkatnya pendapatan masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi yang didukung progress pencapaian program vaksinasi yang baik, pengurangan sejumlah insentif/diskon tarif pemerintah, dan masih berlanjutnya bansos pemulihan ekonomi nasional
Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah Sumatera Utara, Soekowardojo mengatakan ada beberapa faktor pendorong inflasi di Sumut yakni yang pertama membaiknya daya beli masyarakat seiring dengan implementasi program vaksinasi, perbaikan kondisi lapangan kerja dan didukung oleh program bantuan sosial pemerintah.
Kedua, peningkatan permintaan dan ekspektasi masyarakat secara umum. Ketiga kenaikan cukai rokok, harga elpiji non-subsidi, dan potensi pengurangan. Keempat insentif tarif listrik pada tahun 2022. Kelima insentif PPnBM dan pelonggaran LTV kendaraan bermotor mendorong konsumsi kendaraan bermotor.
“Kelima meningkatnya harga angkutan udara sebagai dampak pelonggaran
mobilitas dan meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan wisata. Keenam penyaluran insentif fiskal berpotensi mendorong kenaikan permintaan masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan untuk penahan inflasi ada beberapa faktor yakni pertama inflasi komoditas volatile food yang relatif terkendali dibandingkan
tahun sebelumnya karena disertai dengan meningkatnya produksi pangan utama dan hortikultura.
“Kedua pulihnya rantai pasokan seiring dengan pelonggaran PPKM
secara nasional.Ketiga koordinasi dan program pengendalian inflasi TPID Sumatera Utara dan pengawasan bersama Satgas Pangan. Keempat peran aktif BUMD dan implementasi Kerjasama Antar Daerah
(KAD) untuk menjaga stabilitas harga, dan terakhir yakni kenaikan UMP 2022 di Sumatera Utara yang hanya sebesar 0,93%,” ujarnya.
Sedangkan pada 2022, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5%, sejalan dengan akselerasi vaksinasi, akselerasi konsumsi swasta dan investasi, dan tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor.
(Mk/sdf)
