Medankinian.com, Medan – Pemerintah Kota (Pemko) diminta Medan agar tetap melakukan penambahan kuota BPJS Kesehatan non iuran. Jika di APBD 2022 dilakukan penambahan 100 ribu maka di Perubahan APBD 2022 kiranya tetap ditambah namun harus tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD dengan agenda Program JKN Kota Medan 2022, di ruang banggar gedung dewan, Senin (24/1/2022).
Haris mengatakan, hasil rapat merekomendasikan penambahan kuota BPJS Kesehatan tetapi pelaksanaannya harus tepat sasaran yakni warga prasejahtera.
Selain itu, Haris juga minta agar Perwal tentang BPJS Mandiri yang tertunggak bisa beralih atau dicover BPJS unregister (non iuran). Sedangkan, selama berobat jalan agar tetap direkom BPJS Mandiri.
Sedangkan menurut sekretaris Komisi II yang juga pimpinan rapat Dhiyaul Hayati mengatakan, agar merekomendasikan revisi Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 11 Tahun 2018 terkait warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Hal ini agar dana sebesar Rp 45 miliar dari APBD Kota Medan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa berguna maksimal.
Ditambahkan Dhiyaul, perubahan Perwal terkait register pasien. Selama ini dana register hanya untuk warga yang tidak terdaftar BPJS Kesehatan, dan hanya untuk rawat inap.
“Jadi nanti rekomendasikan agar peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas 3 juga bisa mendapatkan dana register,” ucapnya.
Selain itu, jelas dia, juga merekomendasikan sinkronisasi data kependudukan, juga koordinasi antar rumah sakit dengan dinas kependudukan terkait warga yang sudah meninggal. Terutama warga penerima PBI BPJS Kesehatan.
“Sehingga saat ada warga PBI BPJS Kesehatan yang meninggal, rumah sakit atau dinas kesehatan harus berkoordinasi dengan dinas kependudukan. Sehingga dana yang di alokasikan bisa tepat. Jika sudah meninggal, danannya bisa dialihkan ke orang lain,” tutur dia.
Rekomendasi terakhir adalah peningkatan mutu manajemen RSUD dr Pirngadi Medan. Lantaran jika sudah tercapai Universal Health Coverage (UHC) maka masyarakat bisa memilih rumah sakit dengan layanan terbaik untuk mendapatkan perawatan kesehatan.
“Makanya kita minta data anggaran dari rumah sakit Pirngadi. Sehingga kita bisa memberikan rekomendasi layanan agar menambah ketertarikan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit Pirngadi. Karena rumah sakit ini dari APBD, dari uang rakyat. Jika tidak kita perbaiki sayang dananya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala, dari Komisi 1 Mulia Asri Rambe, Abdul Latif Lubis, Edi Saputra, Abdul Rani. Kemudian dari Komisi 2, Sudari, Dhiyaul Hayati, Haris Kelana Damanik, Modesta Marpaung, dan Afif Abdillah. Kemudian Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan, Kabag Tapem, BPKAD serta RSUD dr Pirngadi dan BPJS Kesehatan di Kota Medan. (sdf/mk)
